BULETIN NUSANTARA

Sabtu, 28 Februari 2026

Bupati Lombok Timur Pastikan Negara Hadir, Tanggung Seluruh Biaya Penjemputan Korban di Sumbawa

      Comment   


Buletin Nusantara My Id| Lombok Timur 

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, memastikan pemerintah daerah turun tangan secara penuh dalam penanganan musibah yang menimpa seorang anak asal Kelurahan Selong yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus. Informasi terbaru menyebutkan sosok dengan ciri-ciri yang sesuai ditemukan di wilayah perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa.


Sebagai bentuk kepedulian, Bupati mendatangi langsung rumah keluarga korban pada Jumat (27/2/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan menanggung seluruh kebutuhan proses penjemputan, mulai dari transportasi darat dan laut hingga akomodasi keluarga selama di Sumbawa.


Haerul Warisin menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin keluarga korban terbebani dalam situasi sulit ini. Ia juga memastikan koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar proses identifikasi dan pemulangan dapat berjalan cepat dan lancar.


Meski laporan awal menunjukkan adanya kecocokan ciri fisik, Bupati menekankan bahwa konfirmasi resmi tetap menunggu hasil identifikasi oleh pihak keluarga dan aparat terkait. Kepastian tersebut dinilai penting untuk menghindari kesalahan informasi.


Selain fokus pada penanganan kasus, Bupati juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak, khususnya di tengah musim hujan yang meningkatkan risiko di saluran air dan drainase terbuka.


Keluarga korban menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah daerah. Mereka berharap seluruh proses dapat segera rampung agar anak mereka bisa dipulangkan dan dimakamkan dengan layak. Hingga kini, komunikasi intensif antara pemerintah Lombok Timur dan pihak di Sumbawa masih terus berlangsung.(dan)

Emosi Memuncak di Ekas Buana, Menteri KP Semprot Pelaksana Proyek KNMP

      Comment   


Buletin Nusantara My.Id| Lombok Timur 

Kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, ke lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Ekas Buana, Lombok Timur, Jumat (27/2/2026), diwarnai kemarahan terbuka. Ia tak mampu menyembunyikan kekecewaannya saat mendapati sejumlah pekerjaan yang dinilai jauh dari standar mutu.


Begitu memeriksa gudang beku portabel, Trenggono langsung menghentikan pemaparan tim proyek. Ia menilai akses bangunan terlalu sempit, terdapat celah pada konstruksi, serta retakan pada lantai di sekitar fasilitas. Baginya, temuan tersebut menunjukkan pengerjaan yang tidak maksimal.


Dengan nada keras, ia memerintahkan agar seluruh kekurangan segera dibenahi tanpa pengecualian. Ia mengingatkan bahwa proyek tersebut menggunakan dana publik dan harus dipertanggungjawabkan dengan kualitas terbaik. “Ini untuk nelayan. Tidak boleh ada pekerjaan asal-asalan,” tegasnya di hadapan pelaksana.


Inspeksi kemudian berlanjut ke sejumlah fasilitas lain, mulai dari pabrik es portabel, bengkel peralatan tangkap, kios pemasaran hasil laut, balai pelatihan, hingga sarana umum. Menteri KP memastikan seluruh infrastruktur benar-benar siap digunakan dan tidak menyisakan persoalan teknis.


Di sela kunjungan, Trenggono berdialog dengan nelayan untuk mendengar langsung kebutuhan mereka. Ia menegaskan bahwa KNMP harus menjadi penggerak ekonomi pesisir dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mempercepat pengembangan KNMP, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf, menyebut pemerataan infrastruktur menjadi prioritas guna mengurangi kesenjangan sektor perikanan.


Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, memastikan proses penentuan lokasi dilakukan secara selektif. Sementara Ketua Satgas KNMP 2026, Ridwan Mulyana, menegaskan survei lapangan terus diperkuat untuk menjamin kesiapan lahan dan legalitas.


Pemerintah menargetkan 1.000 lokasi KNMP terbangun pada 2026. Namun bagi Trenggono, target tersebut tidak boleh mengorbankan mutu. Ia menegaskan, kualitas adalah prioritas mutlak demi keberlanjutan sektor kelautan dan kesejahteraan nelayan.(win)

Murka di Lokasi Proyek! Menteri KP Trenggono Tegur Keras Kontraktor KNMP Lombok Timur

      Comment   


Buletin Nusantara My.Id| Lombok Timur 

Inspeksi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Lombok Timur, Jumat (27/2/2026), berlangsung panas. Ia menunjukkan kekecewaan mendalam setelah menemukan kualitas pekerjaan yang dianggap jauh dari harapan.


Di lokasi gudang beku portabel, Trenggono langsung menghentikan penjelasan pelaksana proyek saat melihat akses pintu yang sempit dan konstruksi yang menyisakan celah. Retakan pada lantai di sekitar bangunan turut memicu amarahnya. Ia menilai kondisi tersebut tidak mencerminkan proyek prioritas pemerintah yang dibiayai oleh anggaran negara.


Dengan nada tegas dan tanpa basa-basi, ia memerintahkan perbaikan menyeluruh. Menurutnya, tidak ada ruang kompromi untuk pekerjaan yang asal jadi. Ia mengingatkan bahwa fasilitas ini dibangun untuk menunjang aktivitas nelayan, sehingga standar mutu harus benar-benar dijaga.


Peninjauan tidak berhenti di situ. Menteri KP juga mengecek pabrik es portabel, bengkel nelayan, kios pemasaran hasil tangkapan, balai pelatihan, hingga fasilitas umum lainnya. Ia menegaskan seluruh sarana harus siap pakai dan tahan lama, bukan sekadar memenuhi laporan progres.


Setelah sidak, Trenggono menyempatkan diri berdialog dengan para nelayan. Ia ingin memastikan program KNMP benar-benar memberi manfaat konkret dan bukan sekadar proyek seremonial. Aspirasi nelayan menjadi perhatian penting dalam evaluasi tersebut.


Secara terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mempersiapkan pengembangan KNMP di wilayah Indonesia Timur. Wakil Menteri KP, Didit Herdiawan Ashaf, menyatakan pembangunan akan difokuskan pada kawasan dengan potensi besar namun minim infrastruktur.


Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, memastikan seleksi lokasi dilakukan secara ketat. Ketua Satgas KNMP 2026, Ridwan Mulyana, menambahkan bahwa survei lapangan digencarkan untuk memastikan kesiapan lahan dan menghindari persoalan hukum.


Pemerintah menargetkan 1.000 titik KNMP terbangun pada 2026. Namun, Trenggono menegaskan satu hal: proyek boleh cepat, tetapi kualitas tidak boleh dikorbankan. Bagi dia, kepentingan nelayan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.(dan)

Lombok Timur Perkuat Fondasi Ekonomi Daerah Lewat Percepatan Inklusi Keuangan 2026

      Comment   


Buletin Nusantara My.Id| Lombok Timur 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan keuangan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati, Jumat (27/02/2026).


Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menekankan bahwa akses terhadap layanan keuangan yang inklusif menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Menurutnya, semakin mudah masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang aman dan legal, semakin besar peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.


Dalam upaya mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp 20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku UMKM. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan usaha sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi.


Selain bantuan langsung, Pemkab Lombok Timur juga menggulirkan program kredit tanpa bunga melalui skema Lotim Berkembang. Skema ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha secara mandiri.


Penguatan literasi dan inklusi keuangan turut menjadi perhatian utama melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) mendorong pemanfaatan layanan keuangan syariah dan digital di lingkungan pondok pesantren, sementara Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) menyasar kalangan pelajar agar terbiasa menabung sejak dini.


Berkat kolaborasi lintas sektor tersebut, Lombok Timur berhasil meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional, termasuk peringkat terbaik dalam ajang TPAKD dan TP2DD, serta apresiasi atas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kategori kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.


Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran OJK Provinsi NTB, pimpinan organisasi perangkat daerah, lembaga jasa keuangan mitra, serta pimpinan pondok pesantren. Pemerintah daerah berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lombok Timur.(dan)

Rakor TPAKD 2026: Lombok Timur Akselerasi Pembiayaan Rakyat, UMKM Disuntik Rp 20 Miliar

      Comment   


Buletin Nusantara My.Id| Lombok Timur 

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan arah kebijakan 2026 dengan mempercepat perluasan layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Jumat (27/02/2026), di Kantor Bupati.


Forum tersebut membahas evaluasi program tahun sebelumnya sekaligus merumuskan langkah taktis untuk memperluas jangkauan pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat sektor riil. Bupati menekankan bahwa akses terhadap layanan keuangan yang cepat, aman, dan terjangkau merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.


Sebagai bentuk dukungan nyata kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemkab Lombok Timur telah menyalurkan bantuan permodalan senilai Rp 20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku usaha. Intervensi ini diharapkan mampu memperkuat arus kas usaha serta memutus ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi.


Selain itu, pemerintah daerah menjalankan skema kredit tanpa bunga melalui program Lotim Berkembang. Program ini difokuskan pada pembiayaan produktif agar pelaku usaha dapat berkembang tanpa terbebani biaya tambahan.


Penguatan ekosistem keuangan juga menyasar kalangan pendidikan dan pesantren. Melalui kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) mendorong integrasi layanan keuangan syariah dan digital di lingkungan pesantren. Sementara Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) ditargetkan memperluas kepemilikan rekening tabungan di kalangan siswa sebagai upaya menanamkan budaya menabung sejak dini.


Sinergi tersebut membuahkan capaian nasional bagi Lombok Timur, termasuk predikat terbaik dalam ajang TPAKD dan TP2DD serta apresiasi atas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk kategori kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur.


Rakor dihadiri jajaran OJK Provinsi NTB, pimpinan perangkat daerah, lembaga jasa keuangan, serta perwakilan pondok pesantren. Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas sektor ini terus diperkuat guna memastikan akses keuangan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lombok Timur.(win)

Pemuda Sintong Gelar Balap Lari Ramadan, Isi Waktu Malam dengan Kegiatan Positif

      Comment   


Buletin Nusantara My Id| ROHIL

Dalam rangka mengisi waktu di sela-sela bulan suci Ramadan 1447 H dengan kegiatan yang bermanfaat, Pemuda Sintong menggelar kegiatan balap lari pada Sabtu malam (28/02/2026) pukul 21.30 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalur 2 Sintong, Jalan Cendana, tepatnya di sekitar kawasan Masjid Raya An-Nur.


Kegiatan ini disambut antusias oleh para pemuda dan masyarakat sekitar. Selain menjadi ajang silaturahmi, balap lari Ramadan ini juga bertujuan untuk menyalurkan energi generasi muda ke arah yang positif selama bulan puasa.


Ketua panitia, Yuda Cukarman, bersama jajaran panitia lainnya yakni Harlen, Suki, Tofit, Rian, dan Rivaldo, menyampaikan bahwa kegiatan ini murni digagas oleh pemuda setempat sebagai bentuk kepedulian terhadap aktivitas generasi muda di malam Ramadan.


“Kami ingin menghadirkan kegiatan yang sehat dan positif agar pemuda tidak terjerumus pada hal-hal yang kurang bermanfaat selama Ramadan. Semoga kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin setiap tahunnya,” ujar Yuda.


Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya tokoh masyarakat, Babinsa Eldevis, Ketua Pemuda Fauzi Siregar, serta Ekha Buyong. Dukungan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi panitia dan peserta untuk menyukseskan acara dengan tertib dan aman.


Dengan terselenggaranya balap lari Ramadan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan sportivitas di kalangan pemuda Sintong semakin kuat, serta mampu menciptakan suasana Ramadan yang lebih hidup, sehat, dan penuh kebersamaan.

Nama Baik Kasi Intel Korem 031/Wira Bima Diduga Dijual Oknum Mafia BBM Bersubsidi di desa kelesakabupatrn Inhu untuk menguasai BBM bersubsidi di SPBU 14.293.6122 Simpang PT.KAT

      Comment   


Buletin Nusantara My.Id| INDRAGIRI HULU 

Dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Provinsi Riau. Kali ini, nama baik Kasi Intel Korem 031/Wira Bima Pekanbaru, Kolonel Czi. Dedi Fransiskus, diduga diperjualbelikan atau dicatut oleh oknum mafia BBM bersubsidi untuk melancarkan aksinya.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, oknum tersebut diduga menggunakan nama pejabat TNI itu sebagai tameng guna menguasai dan menguras BBM subsidi di SPBU 14-293-6122 Simpang PT. KAT, Desa Kelesa, Kabupaten Indragiri Hulu. Modus ini disebut-sebut dipakai agar aktivitas pengisian BBM subsidi dalam jumlah besar dapat berjalan mulus tanpa hambatan.


Apabila terbukti, tindakan mencatut nama aparat negara merupakan perbuatan serius karena tidak hanya merusak nama baik institusi, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Penyalahgunaan dan penimbunan BBM subsidi dapat dijerat Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.


Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran dan penindakan tegas jika ditemukan praktik mafia BBM di wilayah tersebut. Transparansi dan klarifikasi dari pihak terkait sangat dinantikan untuk memastikan kebenaran informasi di lapangan.


Hingga rilisan ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.

Jumat, 27 Februari 2026

Redaksi Terbitkan Surat Tugas Klarifikasi ke Polsek Bahodopi, Desak Transparansi Tindak Lanjut STPLI Kasus IMIP

      Comment   


Buletin Nusantara My.Id| MOROWALI - 28 Febuari 2026 

 Perkembangan kasus dugaan kekerasan dalam konflik industrial di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memasuki babak lanjutan. Pimpinan Redaksi Tribuanamuda secara resmi menerbitkan Surat Tugas Elektronik Nomor: 23/TM-Red/SPT/26/2/2026 tertanggal Kamis, 26 Februari 2026.


Surat tugas tersebut ditujukan kepada jurnalis lapangan, Bung Fajar, untuk melakukan klarifikasi langsung ke Polsek Bahodopi, jajaran Polres Morowali, terkait perkembangan penanganan laporan buruh serta tindak lanjut proses hukum setelah diterbitkannya STPLI.


*Fokus Klarifikasi: Dua Poin Krusial*


Dalam surat tugas Elektronik Sambungan Telepon Selelur Via WhatsApp Pimpinan Redaksi Nurjaman (Cknur), terdapat dua fokus utama klarifikasi:

1. Tindak lanjut laporan buruh/pekerja pasca-aksi di kawasan IMIP.

2. Perkembangan proses hukum setelah diterbitkannya Surat Tanda Penerimaan Laporan Informasi (STPLI) Nomor: STPLI/210/II/2026/Res Morowali/Sek BHDP, tertanggal 15 Februari 2026 oleh Polsek Bahodopi.


Sebagaimana diketahui, STPLI tersebut berkaitan dengan dugaan pengeroyokan, penganiayaan, perusakan, serta dugaan penghilangan identitas pers terhadap jurnalis Tribuanamuda.com saat meliput aksi buruh di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi.


Langkah Redaksi: Tegaskan Komitmen Kontrol Sosial.


Penerbitan surat tugas ini dinyatakan sebagai bentuk komitmen redaksi dalam menjalankan fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan social control.


Dalam keterangannya, Nurjaman menegaskan bahwa klarifikasi diperlukan untuk memastikan:

1. Apakah proses penyelidikan telah meningkat ke tahap penyidikan.

2. Apakah sudah ada pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.

3. Apakah terdapat perkembangan status hukum terlapor.


“Transparansi proses hukum menjadi kunci agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah publik,” demikian sikap redaksi yang disampaikan dalam surat tersebut.


*Tembusan ke Organisasi Pers.*


Surat tugas elektronik tersebut juga ditembuskan kepada:

1. DPP Solidaritas Pers Indonesia (SPI).

2. Kepala Perwakilan Wilayah Sulawesi.

3. Kepala Biro Donggala.


Langkah ini menunjukkan bahwa kasus tersebut terus mendapat perhatian organisasi profesi dan jaringan media.


*Ujian Penegakan Hukum.*


Perkara ini menjadi sorotan karena terdapat perbedaan narasi antara laporan awal, klarifikasi aparat, serta pernyataan manajemen kawasan industri.


Dengan diterbitkannya STPLI, proses administrasi hukum telah berjalan. Namun publik kini menunggu kepastian:

1. Apakah penyelidikan berkembang signifikan.

2. Apakah ada peningkatan status perkara.

3. Bagaimana konstruksi hukum yang akan diterapkan.


*Redaksi Akan Publikasikan Hasil Klarifikasi.*


Hingga berita ini diterbitkan, proses klarifikasi ke Polsek Bahodopi masih dijadwalkan. Redaksi menyatakan akan mempublikasikan hasil wawancara resmi serta perkembangan terbaru secara terbuka dan berimbang.


Breaking News ini akan diperbarui setelah hasil klarifikasi resmi diterima dari pihak kepolisian.

Redaksi


Sumber Redaksi Tribuana.com

Semangat UMKM di Balik Jeruji, Akhir Pekan Ramadhan Warga Binaan Lapas Kelas I Bandar Lampung Tetap Produktif Produksi "Raja Clean"

      Comment   


Buletin Nusantara My.Id| Bandar Lampung 

Suasana akhir pekan di bulan suci Ramadhan pada Sabtu (28/02) tidak menyurutkan semangat produktivitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung. Warga binaan tetap giat dan fokus dalam mengikuti program pembinaan kemandirian, khususnya pada area pembuatan produk kebersihan.


Melalui sentuhan tangan-tangan warga binaan yang telah terlatih, Lapas Kelas I Bandar Lampung sukses memproduksi berbagai varian sabun dan cairan pembersih. Rangkaian produk yang dihasilkan sangat komprehensif untuk kebutuhan sehari-hari, mencakup semir ban, softener (pelembut pakaian), sabun pembersih lantai, sabun mandi, dan ragam produk sabun lainnya.


Seluruh produk kebersihan hasil karya warga binaan ini dikemas secara apik dan profesional di bawah satu nama jenama (merek) unggulan, yakni Raja Clean. Untuk memperluas jangkauan pasar, masyarakat luas yang ingin mendukung program pembinaan sekaligus mendapatkan produk berkualitas ini dapat melakukan pemesanan dengan mudah melalui akun Instagram resmi @giatjalapasbl.


Kepala Bidang (Kabid) Kegiatan Kerja Lapas Kelas I Bandar Lampung, Medi Oktafiansyah, mengungkapkan rasa bangganya atas konsistensi produktivitas warga binaan, meskipun sedang menjalankan ibadah puasa di akhir pekan.


"Semangat UMKM akan selalu kami tumbuhkan di Lapas Kelas I Bandar Lampung ini. Raja Clean adalah bukti nyata bahwa keterbatasan tempat tidak membatasi kreativitas. Kami ingin memastikan mereka memiliki keterampilan terapan dan mental wirausaha yang kuat sebagai bekal berharga saat kembali ke tengah masyarakat nanti," tutur Medi Oktafiansyah.


Melalui program kemandirian yang berkelanjutan ini, Lapas Kelas I Bandar Lampung terus membuktikan komitmennya dalam mengubah paradigma pemasyarakatan menjadi institusi yang produktif, edukatif, dan mencetak SDM yang siap bersaing.


@pemasyarakatanlampung

@ikerahmawatiofficial

@kemenimipas

@giatjalapasbl

#lapaskelas1bandarlampung #pemasyarakatanpastibermanfaatuntukmasyarakat #Kemenimipas #RajaClean #KaryaWargaBinaan #PembinaanKemandirian #UMKMLapas

Semangat Belajar Menggema, Akademi Passai Lapas Kelas I Bandar Lampung Gandeng PKBM Nusa Indah Cerdaskan Warga Binaan

      Comment   


Buletin Nusantara My Id| Bandar Lampung 

Keterbatasan ruang gerak tidak lantas membatasi hak dan semangat untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan menggemanya antusiasme belajar warga binaan dalam program Akademi Passai di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandar Lampung pada Sabtu (28/02).


Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas I Bandar Lampung menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Indah untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Para tenaga pendidik dari PKBM Nusa Indah hadir langsung memberikan dedikasinya untuk mengajar dan mentransfer ilmu kepada para warga binaan yang dengan penuh semangat mengikuti setiap materi pembelajaran.


Kehadiran program Akademi Passai ini merupakan wujud nyata komitmen Lapas Kelas I Bandar Lampung dalam memenuhi hak dasar warga binaan di bidang pendidikan, serta memastikan waktu selama menjalani masa pidana diisi dengan kegiatan yang edukatif dan mencerahkan.


Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Lapas Kelas I Bandar Lampung, Gatot Suariyoko, menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan ini merupakan salah satu prioritas utama dalam sistem pemasyarakatan.


"Semangat belajar yang ditunjukkan oleh warga binaan sangat luar biasa dan patut kita apresiasi. Perlu ditegaskan bahwa program pendidikan seperti Akademi Passai ini adalah wajib bagi seluruh warga binaan di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Kami berkomitmen penuh membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, agar kelak saat bebas, mereka memiliki wawasan dan kesiapan yang lebih matang," tegas Gatot Suariyoko.


Melalui sinergi yang berkesinambungan dengan PKBM Nusa Indah ini, Lapas Kelas I Bandar Lampung berharap dapat terus mencetak individu-individu yang tidak hanya baik secara perilaku, tetapi juga cerdas dan memiliki daya saing saat kembali ke tengah-tengah masyarakat.


@pemasyarakatanlampung

@ikerahmawatiofficial

@kemenimipas

#lapaskelas1bandarlampung #pemasyarakatanpastibermanfaatuntukmasyarakat #Kemenimipas #AkademiPassai #PKBMNusaIndah #PendidikanWargaBinaan #HakPendidikan #PembinaanLapas #BandarLampung

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done