Buletin Nusantara My.Id| Lombok Timur
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan keuangan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Bupati, Jumat (27/02/2026).
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menekankan bahwa akses terhadap layanan keuangan yang inklusif menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Menurutnya, semakin mudah masyarakat memperoleh layanan pembiayaan yang aman dan legal, semakin besar peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.
Dalam upaya mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp 20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku UMKM. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan usaha sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi.
Selain bantuan langsung, Pemkab Lombok Timur juga menggulirkan program kredit tanpa bunga melalui skema Lotim Berkembang. Skema ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha secara mandiri.
Penguatan literasi dan inklusi keuangan turut menjadi perhatian utama melalui sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) mendorong pemanfaatan layanan keuangan syariah dan digital di lingkungan pondok pesantren, sementara Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) menyasar kalangan pelajar agar terbiasa menabung sejak dini.
Berkat kolaborasi lintas sektor tersebut, Lombok Timur berhasil meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional, termasuk peringkat terbaik dalam ajang TPAKD dan TP2DD, serta apresiasi atas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kategori kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran OJK Provinsi NTB, pimpinan organisasi perangkat daerah, lembaga jasa keuangan mitra, serta pimpinan pondok pesantren. Pemerintah daerah berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lombok Timur.(dan)