Buletin Nusantara My.Id| Lombok Timur
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan arah kebijakan 2026 dengan mempercepat perluasan layanan keuangan yang inklusif bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Jumat (27/02/2026), di Kantor Bupati.
Forum tersebut membahas evaluasi program tahun sebelumnya sekaligus merumuskan langkah taktis untuk memperluas jangkauan pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat sektor riil. Bupati menekankan bahwa akses terhadap layanan keuangan yang cepat, aman, dan terjangkau merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai bentuk dukungan nyata kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemkab Lombok Timur telah menyalurkan bantuan permodalan senilai Rp 20 miliar kepada sekitar 21 ribu pelaku usaha. Intervensi ini diharapkan mampu memperkuat arus kas usaha serta memutus ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi.
Selain itu, pemerintah daerah menjalankan skema kredit tanpa bunga melalui program Lotim Berkembang. Program ini difokuskan pada pembiayaan produktif agar pelaku usaha dapat berkembang tanpa terbebani biaya tambahan.
Penguatan ekosistem keuangan juga menyasar kalangan pendidikan dan pesantren. Melalui kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) mendorong integrasi layanan keuangan syariah dan digital di lingkungan pesantren. Sementara Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) ditargetkan memperluas kepemilikan rekening tabungan di kalangan siswa sebagai upaya menanamkan budaya menabung sejak dini.
Sinergi tersebut membuahkan capaian nasional bagi Lombok Timur, termasuk predikat terbaik dalam ajang TPAKD dan TP2DD serta apresiasi atas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk kategori kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur.
Rakor dihadiri jajaran OJK Provinsi NTB, pimpinan perangkat daerah, lembaga jasa keuangan, serta perwakilan pondok pesantren. Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas sektor ini terus diperkuat guna memastikan akses keuangan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lombok Timur.(win)