Buletin Nusantara My.Id| Pekanbaru – Himpunan Mahasiswa Mahasiwa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru menyoroti kinerja Plt Kepala UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah III Rokan Hilir yang dinilai tidak maksimal dalam memberantas praktik illegal fishing di perairan Bagansiapiapi dan sekitarnya.
Presiden Hipemwrohi Pekanbaru, Akas Virmandi, menduga bahwa Plt Kepala PSDKP Wilayah III Rohil telah “bermain mata” dengan para pelaku illegal fishing yang kerap lolos dari proses penindakan.
Akas menyebut dirinya sering menerima informasi terkait dugaan praktik tidak terpuji yang dilakukan oknum PSDKP di tengah laut, termasuk aksi “lepas tangan” terhadap kapal‐kapal pelaku illegal fishing, seperti kapal yang menggunakan pukat harimau.
“Dari isu yang kami terima, mulai dari dugaan jatah preman hingga setoran bulanan, semuanya menggambarkan bahwa ada permainan kotor yang terjadi. Ini diperkuat dengan seringnya PSDKP Wilayah III Rohil ‘kecolongan’ saat patroli, bahkan hilang kabar ketika terjadi penangkapan di lapangan,” ujar Akas.
Melihat kondisi ini, Hipemwrohi mendesak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau untuk menerbitkan surat edaran larangan praktik pungutan liar dan jatah preman di lingkungan UPT PSDKP Wilayah III Rokan Hilir.
Akas juga meminta PLT. Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk segera mencopot Plt Kepala PSDKP Wilayah III Rohil karena dinilai telah mengkhianati amanah dan merugikan masyarakat pesisir.
“Kami mahasiswa Rokan Hilir sudah muak melihat kinerja yang tidak berpihak kepada masyarakat. Jika dibiarkan, praktik ini akan terus merusak sektor kelautan dan menindas nelayan lokal,” tegas Akas.
Editor : Redaksi